Bandung, detikakuratnews – Anggota DPRD Provinsi Jabar daerah pemilihan (dapil) Kota Bandung-Kota Cimahi, Buky Wibawa, M.Si salah satu anggota Dewan yang dilantik pada tanggal 2 September 2024 di Gedung Merdeka Bandung dan ini adalah jabatan anggota Dewan Periode yang Kedua Bagi Beliau, Dimana sebelumnya pada periode 2019 -2024 beliau menangani bidang infrastruktur dan pembangunan dimana mitranya adalah perumahan dan pemukiman yang berhubungan dengan kebutuhan untuk rumah tinggal layak huni (rutilahu). Pada peroode tersebut Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Jawabarat.
Kiprah beliau di Program Rutilahu boleh dibilang sangat dirasakan oleh masyarakat luas, hal itu disebabkan beliau sangat fokus sehingga sering berkeliling bertemu masyarakat, ia semakin tahu jika Kota Bandung tidak seindah di bagian depan saja.
Meskipun Kota Bandung memiliki banyak julukan seperti Paris Van Java, Bandung Kota Kuliner, Bandung Kota Fashion dan Bandung Kota Kembang memiliki banyak titik instagramable, tetapi itu semua hanya indah di permukaan saja.
Di pinggiran dan perbatasan dengan Kabupaten Bandung yang tinggal di gang gang sempit, banyak masyarakatnya yang tinggal di lingkungan kumuh, rumah berhimpitan, matahari pun jadi hal yang mahal untuk bisa masuk ke dalam rumah,” kata Buky saat ditemui acara pembacaan sumpah jabatan sebagai anggota dewan yang terpilih kali kedua di gedung merdeka tgl 02 september 2024 di jalan asia afrika Kota Bandung.
Pengalaman yang pernah ia dapatkan adalah ketika berkunjung ke salah satu kelurahan dimana masuk ke dalam gang sempit, dan ada seorang penderita tuberculosis yang hidup sendirian, dimana rumahnya tidak ada akses matahari masuk.
“Saya pun berkolaborasi dengan persatuan arsitek jabar, iuran membantu perbaiki rumah tinggal tersebut, sehingga matahari bisa masuk. Kondisi itu memprihatinkan,” ujarnya.
Buki wibawa mengatakan jika kebutuhan rumah layak huni di Kota Bandung bisa sampai 10 ribu rumah.
Sementara itu hasil aspirasi untuk Kota Bandung baru bisa terealisasi pada 2023 sejumlah 500 unit.
Jumlah ini pun naik dari tahun sebelumnya yaitu 150 unit. Sementara itu pemberian rutilahu untuk tahun 2024 ini justru menurun.
“Saya prihatin dengan keputusan untuk rutilahu 2024 jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan 2023 dimana jumlahnya sekitar 11.400 unit se jabar, sedangkan tahun ini hanya 2500. Jadi ini saya jujur kecewa karena saya tahu persis banyak masyarakat yang perlu dibantu sebelum penyakit terus berkembang menular,” tuturnya.
Meskipun demikian, Buky pun terus mendorong pemprov Jabar untuk mempertahankan dan menambahkan unit dan anggaran rutilahu ini supaya tidak berhenti.
Menurutnya ini adalah hal penting dan pemerintah harus mulai mempertimbangkan pembangunan itu harus berdasar pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
Ia pun memaparkan kebutuhan sandang yaitu menggunakan pakaian yang layak, papan yaitu masyarakat dapat tempat tinggal yang layak, sehat, udara bisa keluar masuk, dan pangan yaitu kebutuhan makanan masyarakat harus diperhatikan.
Pemerintah Provinsi jawabarat mulai gencar mengatasi stunting, namun harus penuhi dulu kebutuhan dasarnya, terutama ibu hamil karena stunting itu diperhatikan sejak dalam kandungan dan ini program pemerintah harus komprehensif,” ujarnya.
Untuk bisa mendapatkan rutilahu ini , Buky menyampaikan ada syarat yang tidak bisa diganggu gugat, yaitu harus memiliki sertifikat kepemilikan hak milik.
Namun kenyataannya di lapangan, lebih banyak masyarakat yang justru tinggalnya tidak diatas tanah miliknya.
“Ada yang tinggal di dekat rel kereta, di bantaran sungai dan ini jadi masalah, karena banyak yang tidak punya sertifikat dan nggak bisa dapat bantuan,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, Buky mengatakan dirinya justru tidak peduli dengan surat kepemilikan karena ia hanya ingin melihat masyarakat tidur dengan layak dan nyaman.
By.Hendra /Ronald
