Detik Akurat News
Jumat, 10 April 2026
Dalam upaya menumbuhkan integritas dan peran aktif publik terhadap pencegahan tindak pidana korupsi, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Korps Alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan seminar strategis yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kegiatan bertajuk “Membangun Spirit Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Jawa Barat” ini diselenggarakan pada Jumat (10/4/2026), bertempat di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung.
Seminar ini dirancang sebagai ruang dialog konstruktif antara lembaga antirasuah, tokoh pemuda, dunia usaha, serta elemen masyarakat Jawa Barat.
Fokus pembahasan mengarah pada upaya membangun ekosistem sosial yang menolak segala bentuk praktik korupsi, mulai dari tingkat birokrasi hingga pengawasan masyarakat.
Kegiatan ini juga menghadirkan berbagai unsur strategis, di antaranya perwakilan Asosiasi Pengusaha Nasional, jajaran Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat, di antaranya H. Dian Rahadian, S.H., M.H. (Ketua), Asep Andriana (Sekretaris), dan Pamriadi (Bendahara).
Ketua DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat, Dian Rahadian, menekankan pentingnya sinergi antara alumni pemuda dengan institusi negara dalam memastikan keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih di Jawa Barat.
“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan budaya. Karena itu, pemuda harus menjadi garda terdepan dalam membangun integritas dan menanamkan nilai kejujuran di tengah masyarakat.
Pemuda memiliki energi dan idealisme yang kuat, yang harus diarahkan menjadi kekuatan perubahan dalam menciptakan ekosistem yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Namun, upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi antara organisasi kepemudaan, dunia usaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia, termasuk Asosiasi Pengusaha Nasional, serta pemerintah daerah.
Kami juga mengapresiasi peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah yang telah membuka ruang sinergi lintas sektor. Seminar ini harus menjadi titik awal lahirnya komitmen bersama, bukan sekadar seremoni.
Jika pemuda, pemerintah, dan dunia usaha bersatu, maka upaya pemberantasan korupsi di Jawa Barat bukan hal yang mustahil. Kita optimis dapat mewujudkan tata kelola yang bersih dan berintegritas,” jelasnya kepada media massa.
Sebelumnya, Dian juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat.
“Ini merupakan komitmen nyata kami untuk ikut serta membentengi masyarakat dengan pengetahuan dan kesadaran hukum, sehingga upaya pemberantasan korupsi menjadi semangat kolektif warga Jawa Barat,” ungkapnya.
Melalui seminar ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis terkait penguatan pengawasan partisipatif yang dapat diimplementasikan di berbagai sektor pembangunan di Jawa Barat.
Kegiatan ini mendapat antusiasme dari berbagai kalangan yang berharap kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, pemerintah daerah, dapat terus berlanjut guna menciptakan iklim pemerintahan yang bersih, transparan, serta mendukung investasi yang sehat di Jawa Barat.
Penulis : winda, timdetikakurat
