Detik Akurat News
Minggu, 09 November 2025
Kegiatan Bakti Negeri bagi Pekerja Seni dan Budaya yang digelar di Gedung Sate, Bandung, berlangsung sukses dan lancar. Acara ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta didukung oleh sejumlah kementerian dan Pemerintah Kota Bandung.
Deputi Kemenko PMK menyampaikan bahwa kegiatan ini berawal dari surat Kemenko PMK kepada Pemprov Jawa Barat untuk memfasilitasi pelaku seni dan budaya dalam rangka program Bakti Negeri. Dari inisiatif tersebut, lahirlah kegiatan kolaboratif yang bertransformasi menjadi lebih luas dan berdampak bagi masyarakat.
“Kegiatan ini bertransformasi menjadi lebih baik, lebih keren, dan lebih menjangkau masyarakat luas. Bukan hanya menyentuh aspek seni dan kebudayaan, tapi juga pelayanan publik. Ini bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat,” ujar Deputi Kemenko PMK.
Ia menambahkan bahwa edisi khusus kali ini diselenggarakan atas permintaan langsung Gubernur Jawa Barat sebagai special edition di Gedung Sate.
Kegiatan diisi dengan berbagai layanan publik seperti pemeriksaan kesehatan gratis, sosialisasi jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan), edukasi pelayanan dasar, serta penampilan seni budaya dari berbagai komunitas.
“Hari ini ada juga pemberian bantuan bagi pekerja seni dan budaya penyandang disabilitas. Kami ingin memastikan bahwa jangkauan layanan pemerintah bisa menyentuh semua lapisan masyarakat,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor ini melibatkan lebih dari 40 stan layanan publik, terdiri dari 22 perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, 5 Puskesmas Kota Bandung, serta mitra-mitra strategis seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dinas Koperasi dan UMKM.
Layanan kesehatan yang diberikan bersifat lengkap (full medical check up) melalui mobil layanan kesehatan keliling yang merupakan satu-satunya unit inovatif di Indonesia hasil adaptasi dari mobil swab test era pandemi COVID-19.
“Pesan kuat dari kegiatan ini adalah pentingnya pelayanan dasar—kesehatan, pendidikan, dan sosial—yang benar-benar menyentuh langsung ke masyarakat. Pemerintah tidak hanya menunggu warga datang, tapi justru mendatangi warga dan membuka ruang silaturahmi serta dialog,” tambahnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh dua menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri yang menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam program Bina Bangga serta semangat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Kebudayaan Sebagai Modal Pembangunan
Sementara itu, Asisten Deputi Pelestarian Seni dan Kebudayaan Kemenko PMK, Ivan Syamsul Rizal, menegaskan bahwa makna pekerja seni dan budaya tidak hanya terbatas pada penari, penyanyi, atau seniman panggung, tetapi juga mencakup para pelaku ekonomi kreatif, pembuat busana adat, seniman jalanan, masyarakat adat, hingga mahasiswa yang mempelajari seni dan kebudayaan.
“Kita bicara tentang kebudayaan dalam arti luas. Semua yang terlibat dalam pelestarian nilai, karya, dan tradisi adalah bagian dari ekosistem budaya. Pemerintah berupaya memberikan perhatian yang lebih baik agar para pelaku budaya merasa dihargai,” jelas Ivan.
Menurutnya, kebudayaan bukan hanya simbol identitas, tetapi juga modal dasar pembangunan nasional.
Ia mencontohkan bahwa banyak elemen kebudayaan lokal yang menjadi daya tarik wisata dan penguatan ekonomi kreatif, mulai dari makanan tradisional, busana adat, hingga situs bersejarah seperti Gedung Sate yang kini menjadi Cagar Budaya Nasional.
“Kebudayaan itu aset strategis bangsa. Di negara lain, mereka bisa meniru, tapi nilai dan identitas budaya kita tidak bisa digantikan. Karena itu penting bagi kita untuk melindungi karya budaya melalui hak kekayaan intelektual,” tegasnya.
Ivan juga menyoroti pentingnya pemerintah daerah dalam memperkuat branding kebudayaan di wilayah masing-masing agar memiliki ciri khas yang jelas dan terlindungi secara hukum.
Ia menyebutkan bahwa langkah ke depan perlu ada penguatan intellectual property terhadap hasil budaya daerah agar tidak mudah diambil atau diklaim pihak lain.
“Kalau kita punya sesuatu yang khas, harus dibuatkan perlindungan hukum dan aturan penggunaannya. Dengan begitu, kebudayaan bisa menjadi kekuatan ekonomi, kebanggaan, dan identitas nasional yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Tentang Kegiatan Program Bakti Negeri bagi Pekerja Seni dan Budaya di Jawa Barat ini merupakan bagian dari agenda nasional Kemenko PMK dalam memperkuat pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian kebudayaan.
Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi prototipe bagi kabupaten/kota di Indonesia dalam menghadirkan pelayanan pemerintah yang aktif menjangkau warga sekaligus merawat warisan budaya bangsa.
Penulis naskah : winda, detikakurat
