detikakuratnews – PPDB 2024 sudah selesai di laksanakan namun mengundang banyak protes dan kritikan. Beberapa organisasi masyarakat (Ormas) terdiri dari LSM GMBI, Gibas, Manggala, AMS, BBC, Gajah Putih dan Pemuda Pancasila menggeruduk kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jl Dr Radjiman, Bandung, Kamis (11/7). Sebelumnya LSM Garda Pemuda Siliwangi juga sudah beraudiensi dengan Disdik Prov. Jabar Walau hanya di temuin oleh staff yang kurang kompeten dalam menjelaskan Permasalahan, Audiensi Sebelumnya Menurut Aron ke KCD VII Jawa Barat tidak mendapatkan Respon dari kepala KCD padahal menurutnya Lembaga kami sudah dengan Hormat dan patuh berkirim surat permohonan Audiensi tetapi tidak mendapatkan prioritas hanya di temui oleh staff yang tidak bisa menjelaskan materi yang ingin di pertanyakan ungkapnya. Atas kejadian tersebut membuat kecewa perwakilan dari pihak LSM GP S yang tidak mendapatkan balasan surat yang pasti dari pihak KCD VII Jawa Barat. Di duga Kepala KCD VII Jawa Barat Ai Nurhasan bersembunyi tidak mau menemui Perwakilan yang ingin beraudiensi dengannya. Ada apakah ini ? apakah ada dugaan Kecurangan PPDB 2024 ini benar terjadi menurut aron sebagai Tim Investigasi dan Monitoring LSM GP S.
Ketua Gibas Kota Bandung sekaligus penanggung jawab lapangan aksi, Freddy B Sirait SH MH mengatakan, aksi mereka memperjuangkan untuk memperbaiki zonasi PPDB yang sistemnya amburadul.
Fredi mengatakan dengan tegas Zonasi ini nggak jelas.jalur Prestasi juga nggak sama. Hanya menimbulkan keresahan di masyarakat.
berharap proses PPDB bisa diperbaiki. Ia juga meminta pihak yang melakukan pelanggaran dalam proses PPDB menjalani proses hukum.
Hal senada dikatakan Ketua LSM GMBI Kota Bandung, Moh Mahsur (Abah). Abah minta Disdik Jabar memberikan keyakinan pada ormas selaku perwakilan dari masyarakat.
Abah juga mengatakan kami bukan untuk mencari muka. Kami juga menyayangkan kami lebih cenderung dijadikan kambing hitam. Padahal, anak-anak ingin belajar, tapi sangat susah,” tegas nya
Menurut Abah, sistem zonasi membuat banyak anak-anak tidak masuk sekolah. “Aturan membuat orang tua siswa pusing yang hanya menyulitkan masyarakat,” tandasnya.
Sementara Ketua AMS Kota Bandung, Moch Zainal Insan membeberkan, terdapat 19 pelanggaran di tingkat SMA. tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus serupa di SMA lain nya.
Sementara Plt Sekretaris Disdik Jabar, Edi Purwanto mengatakan, pihaknya menawarkan solusi yaitu pertama SMA terbuka dan sekolah swasta. SMA terbuka di Kota Bandung itu di antaranya SMA 4, SMA 10 dan ada lagi SMA Cimahi. Regulasi SMA terbuka tersendiri karena prosesnya belajar dan ada peraturan pemerintah dan siswa bisa belajar di rumah.
“Saat ini masih ada masyarakat yang membutuhkan sekolah yang belum terwadahi. Dan biasanya masyarakat masih menginginkan sekolah-sekolah negeri,” ujar Edi.
Edi mengakui, sekolah swasta kendalanya pada biaya. Ia berjanji kedepan pihaknya mencoba meringankan masyarakat. (Ronald/Evie)
